OPINI & WAWANCARA
JADWAL SHALAT   Subuh 05:29 WIB | Dzuhur 12:39 WIB | Ashar 15:59 WIB | Maghrib 18:40 WIB | Isya 19:46 WIB
Nusantara & Mancanegara

Parah, Ternyata UU SJSN dan BPJS Bukan Jaminan Sosial?

Diluar fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, setiap warga negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan membayar iuran sebesar Rp.27.000,-/bulan. Sementara itu program Jamkesmas yang berlaku selama ini tidak perlu menjadi peserta dan membayar, dan
19 Oktober 2012 00:20:00 WIB

Jakarta,POL

 

UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata bukan jaminan sosial tapi lebih kepada asuransi sosial. Karenanya, banyak pihak yang terkejut, terutama peserta diskusi Front Nasional Tolak BPJS-SJSN di Sekretariat Bina Insan Muda (BIMA) yang mensosialisasikan hasil analisa dan pendalaman atas berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tersebut.

Para peserta menyatakan bahwa selama ini banyak mendengar tentang issu jaminan sosial yang pemberitaannya mulai menghangat sejak akhir tahun 2011 yang disertai aksi demonstrasi yang dimotori serikat buruh diberbagai kota di Indonesia.

Sekretaris Umum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Yosafati Waruwu memaparkan,dari hasil analisa dan pendalaman atas kedua UU tersebut terungkap bahwa ternyata jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan, ternyata hanya fakir miskin dan masyarakat tidak mampu yang pendapatannya kurang dari Rp.300.000,-/bulan dengan istilah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah melalui APBN.

"Diluar fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, setiap warga negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan membayar iuran sebesar Rp.27.000,-/bulan. Sementara itu program Jamkesmas yang berlaku selama ini tidak perlu menjadi peserta dan membayar, dan biaya perobatan seluruhnya ditanggung pemerintah. Ini jelas diskriminatif dan memberatkan serta jika benar-benar jaminan sosial seharusnya untuk seluruh rakyat tanpa pendaftaran apalagi membayar," Yosafati, Jumat (19/10/2012).

Hal tersebut juga berlaku disektor perburuhan. Menurut Yosafati, buruh sangat dirugikan dengan berlakunya UU BPJS karena selama ini dalam UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sepenuhnya ditanggung pengusaha dengan besaran 3 % dari upah sebulan untuk buruh lajang, dan 6% dari upah sebulan bagi buruh berkeluarga. Tetapi dengan berlakunya UU SJSN dan UU BPJS, para buruh mesti mengalami pemotongan upah sebesar 2% dari upah sebulan

 Menurut Yosafati, pemerintah dan DPR semestinya sadar bahwa penyelenggaraan jaminan sosial menyangkut hajat hidup orang banyak, sama seperti listrik, air, beras, pupuk, minyak dan gas. Ini bentuk lain dari memprivatisasi (menswastakan) jaminan sosial berkedok Wali Amanah dan atau Badan Hukum Publik.

Harusnya dikelola negara dalam hal ini BUMN. Sangat disayangkan dengan alasan Jamkesmas dan Jamsostek selama ini tidak profesional bahkan dituduh tidak bersih, lantas lembaganya dibubarkan.

"Kalau begitu DPR juga dibubarkan atau lembaga-lembaga negara laiinya dibubarkan karena banyak yang dihukum karena korupsi. Masa gara-gara satu ekor tikus, satu rumah dibakar," katanya.

Lebih lanjut Yosafati menjelaskan bahwa Front Nasional Tolak BPJS-SJSN ini adalah wadah perjuangan serikat pekerja/serikat buruh dan lintas sektor massa rakyat.

Mereka bertekad dan berjuang agar UU SJSN dan UU BPJS dibatalkan dengan menggalang massa rakyat lainnya serta bersama-sama dengan buruh melakukan berbagai aksi massa di berbagai kota di Indonesia. Merka juga mengajukan uji materi (judicial review) kepada MK-RI serta mendesak Presiden R.I. untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu).


Tinggalkan komentar....





EKONOMI DAN BISNIS


Mall di Jakarta Tawarkan Keunikan

PORTAL properti glonal, Lamudi dalam analisanya merilis pertumbuhan jumlah mal di Jakarta dalam lima tahun terakhir…
31 Agustus 2014 11:00:00 WIB

Kombinasi Kopi dan Tidur Pengaruhi Otak ?

TERNYATA dibanding dilakukan terpisah, kombinasi antara meminum kopi dan tidur sebentar bisa membuat otak waspada. Tim…
31 Agustus 2014 07:44:00 WIB

Waduh, Rokok Elektrik Menggoda Anak Muda

30 Agustus 2014 16:58:00 WIB

Duh, Junk food Kalahkan Makanan Sehat

29 Agustus 2014 22:30:00 WIB

Hamas Tolak Lucuti Senjatanya

12 Juni 2014 09:50:00 WIB

Jenazah Wanita Ini Bercahaya Saat Dimakamkan

JENAZAH wanita bernama Haslinatul Adzlin yang berasal dari Taman Seri Dermawan, Ipoh Perak malaysia meninggal…
14 Juni 2014 04:15:00 WIB

Perahu ini Berdesain Lamborghini

14 Juni 2014 04:45:00 WIB

Ini 3 Strategi Junta Militer Thailand

31 Agustus 2014 13:51:00 WIB

Ide Kreatif Melalui Terapi Seni

BUKAN saatnya lagi terapi dilakukan dengan cara konvensional. Seni juga bisa dijadikan terapi psikologi untuk menyalurkan…
31 Agustus 2014 12:54:00 WIB

Mall di Jakarta Tawarkan Keunikan

31 Agustus 2014 10:44:00 WIB

UI Juara Kompetisi Microsoft Indonesia

30 Agustus 2014 18:29:00 WIB

Museum Toleransi TMII Diresmikan

30 Agustus 2014 16:16:00 WIB

Jokowi Tidak Becus Atur Partai Koalisi ?

14 Juni 2014 04:05:00 WIB

Enam Kecurangan Jokowi Selama Kampanye

  BELUM  genap dua minggu setelah mengambil nomor urut, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla…
14 Juni 2014 08:45:00 WIB

Pedagang Tanah Abang Gugat Jokowi

14 Juni 2014 07:35:00 WIB

Kolong Stasiun Gondangdia Ditertibkan

15 Juni 2014 02:55:00 WIB

Masuk Monas Kini Jadi Mahal ?

14 Juni 2014 07:15:00 WIB

Jelang Ramadhan, Baznas Gaet Muzaki

15 Juni 2014 01:25:00 WIB

Serunya Efek Visual Festival Wayang

FIX
FIX
IKLAN PALING BAWAH