FIX
FIX
OPINI & WAWANCARA
Rasionalisasi Pemimpin
Oleh : M Alfan Alfian
JADWAL SHALAT   Subuh 05:29 WIB | Dzuhur 12:39 WIB | Ashar 15:59 WIB | Maghrib 18:40 WIB | Isya 19:46 WIB
Nusantara & Mancanegara

Parah, Ternyata UU SJSN dan BPJS Bukan Jaminan Sosial?

Diluar fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, setiap warga negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan membayar iuran sebesar Rp.27.000,-/bulan. Sementara itu program Jamkesmas yang berlaku selama ini tidak perlu menjadi peserta dan membayar, dan
19 Oktober 2012 00:20:00 WIB

Jakarta,POL

 

UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata bukan jaminan sosial tapi lebih kepada asuransi sosial. Karenanya, banyak pihak yang terkejut, terutama peserta diskusi Front Nasional Tolak BPJS-SJSN di Sekretariat Bina Insan Muda (BIMA) yang mensosialisasikan hasil analisa dan pendalaman atas berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tersebut.

Para peserta menyatakan bahwa selama ini banyak mendengar tentang issu jaminan sosial yang pemberitaannya mulai menghangat sejak akhir tahun 2011 yang disertai aksi demonstrasi yang dimotori serikat buruh diberbagai kota di Indonesia.

Sekretaris Umum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Yosafati Waruwu memaparkan,dari hasil analisa dan pendalaman atas kedua UU tersebut terungkap bahwa ternyata jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan, ternyata hanya fakir miskin dan masyarakat tidak mampu yang pendapatannya kurang dari Rp.300.000,-/bulan dengan istilah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah melalui APBN.

"Diluar fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, setiap warga negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan membayar iuran sebesar Rp.27.000,-/bulan. Sementara itu program Jamkesmas yang berlaku selama ini tidak perlu menjadi peserta dan membayar, dan biaya perobatan seluruhnya ditanggung pemerintah. Ini jelas diskriminatif dan memberatkan serta jika benar-benar jaminan sosial seharusnya untuk seluruh rakyat tanpa pendaftaran apalagi membayar," Yosafati, Jumat (19/10/2012).

Hal tersebut juga berlaku disektor perburuhan. Menurut Yosafati, buruh sangat dirugikan dengan berlakunya UU BPJS karena selama ini dalam UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sepenuhnya ditanggung pengusaha dengan besaran 3 % dari upah sebulan untuk buruh lajang, dan 6% dari upah sebulan bagi buruh berkeluarga. Tetapi dengan berlakunya UU SJSN dan UU BPJS, para buruh mesti mengalami pemotongan upah sebesar 2% dari upah sebulan

 Menurut Yosafati, pemerintah dan DPR semestinya sadar bahwa penyelenggaraan jaminan sosial menyangkut hajat hidup orang banyak, sama seperti listrik, air, beras, pupuk, minyak dan gas. Ini bentuk lain dari memprivatisasi (menswastakan) jaminan sosial berkedok Wali Amanah dan atau Badan Hukum Publik.

Harusnya dikelola negara dalam hal ini BUMN. Sangat disayangkan dengan alasan Jamkesmas dan Jamsostek selama ini tidak profesional bahkan dituduh tidak bersih, lantas lembaganya dibubarkan.

"Kalau begitu DPR juga dibubarkan atau lembaga-lembaga negara laiinya dibubarkan karena banyak yang dihukum karena korupsi. Masa gara-gara satu ekor tikus, satu rumah dibakar," katanya.

Lebih lanjut Yosafati menjelaskan bahwa Front Nasional Tolak BPJS-SJSN ini adalah wadah perjuangan serikat pekerja/serikat buruh dan lintas sektor massa rakyat.

Mereka bertekad dan berjuang agar UU SJSN dan UU BPJS dibatalkan dengan menggalang massa rakyat lainnya serta bersama-sama dengan buruh melakukan berbagai aksi massa di berbagai kota di Indonesia. Merka juga mengajukan uji materi (judicial review) kepada MK-RI serta mendesak Presiden R.I. untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu).


Tinggalkan komentar....





EKONOMI DAN BISNIS


Iran Optimis Capai Kesepakatan Nuklir dengan Kelompok P5+1

MENTERI Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengaku telah melakukan diskusi positif dengan dengan Kepala Urusan…
02 September 2014 17:17:00 WIB

Mesir Bebaskan Pajak Properti, Dengan Syarat...

BAGI kalangan tidak mampu di Mesir yang memiliki properti sebesar Rp3,3 miliar akan dibebaskan dari…
02 September 2014 15:52:00 WIB

Benarkah Rokok Elektronik Lebih Berbahaya ?

02 September 2014 15:06:00 WIB

Pertama Kali, Toronto Gelar Fesyen Muslim

02 September 2014 13:15:00 WIB

Beredar, Anggur Halal Rasa Emas 24 Karat

02 September 2014 12:47:00 WIB

Ulama Iran Harus Paham Internet

14 Juni 2014 09:05:00 WIB

Samsung Bakal Luncurkan Galaxy Note 4 Layar Lengkung

  PERUSAHAAN raksasa eletronik asal Korea Selatan, Samsung dikabarkan akan meluncurkan Galaxy Note 4. Varian…
15 Juni 2014 06:50:00 WIB

FIFA Geram Dipermainkan Beckenbauer

02 September 2014 16:49:00 WIB

Ups, Harga Sewa Apartemen di Jakarta Alami Kenaikan

SELAMA Kuartal dua 2014 harga apartemen sewa di Jakarta mengalami kenaikan. Sebagian besar disebabkan oleh…
02 September 2014 14:49:00 WIB

UU Advokasi Cegah Praktik Suap ?

02 September 2014 14:13:00 WIB

Polantas Akan Tindak Mobil Mewah

02 September 2014 13:31:00 WIB

Silaturrahim Hatta-Jokowi, PDIP Malu Hati

02 September 2014 10:45:00 WIB

Panglima TNI Pimpin Sertijab Dansesko TNI

02 September 2014 08:47:00 WIB

BBM Jadi Naik, Harga Properti Siap-Siap Naik

02 September 2014 08:24:00 WIB

Para Dosen UMM Belajar Tujuh Bahasa Asing

02 September 2014 07:53:00 WIB

Ditutup, Latihan Bersama TNI dan GPOI USA

IKLAN PALING BAWAH