Leader%20board%20970%20x%2090%20px%20(3)
JADWAL SHALAT  Subuh 04:35 WIB | Dzuhur 11:47 WIB | Ashar 14:59 WIB | Maghrib 17:49 WIB | Isya 18:54 WIB

Nusantara & Mancanegara

Parah, Ternyata UU SJSN dan BPJS Bukan Jaminan Sosial?

Diluar fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, setiap warga negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan membayar iuran sebesar Rp.27.000,-/bulan. Sementara itu program Jamkesmas yang berlaku selama ini tidak perlu menjadi peserta dan membayar, dan biaya perobatan seluruhnya ditanggung pemerintah

Jumat, 19 Oktober 2012 07:20 hur | red|
Parah, Ternyata UU SJSN dan BPJS Bukan Jaminan Sosial?
UU Sistem Jaminan Sosial Nasional bukan memihak rakyat
Jakarta,POL

UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata bukan jaminan sosial tapi lebih kepada asuransi sosial. Karenanya, banyak pihak yang terkejut, terutama peserta diskusi Front Nasional Tolak BPJS-SJSN di Sekretariat Bina Insan Muda (BIMA) yang mensosialisasikan hasil analisa dan pendalaman atas berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS tersebut.

Para peserta menyatakan bahwa selama ini banyak mendengar tentang issu jaminan sosial yang pemberitaannya mulai menghangat sejak akhir tahun 2011 yang disertai aksi demonstrasi yang dimotori serikat buruh diberbagai kota di Indonesia.

Sekretaris Umum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, Yosafati Waruwu memaparkan,dari hasil analisa dan pendalaman atas kedua UU tersebut terungkap bahwa ternyata jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan, ternyata hanya fakir miskin dan masyarakat tidak mampu yang pendapatannya kurang dari Rp.300.000,-/bulan dengan istilah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah melalui APBN.

"Diluar fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, setiap warga negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan membayar iuran sebesar Rp.27.000,-/bulan. Sementara itu program Jamkesmas yang berlaku selama ini tidak perlu menjadi peserta dan membayar, dan biaya perobatan seluruhnya ditanggung pemerintah. Ini jelas diskriminatif dan memberatkan serta jika benar-benar jaminan sosial seharusnya untuk seluruh rakyat tanpa pendaftaran apalagi membayar," Yosafati, Jumat (19/10/2012).

Hal tersebut juga berlaku disektor perburuhan. Menurut Yosafati, buruh sangat dirugikan dengan berlakunya UU BPJS karena selama ini dalam UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sepenuhnya ditanggung pengusaha dengan besaran 3 % dari upah sebulan untuk buruh lajang, dan 6% dari upah sebulan bagi buruh berkeluarga. Tetapi dengan berlakunya UU SJSN dan UU BPJS, para buruh mesti mengalami pemotongan upah sebesar 2% dari upah sebulan

 Menurut Yosafati, pemerintah dan DPR semestinya sadar bahwa penyelenggaraan jaminan sosial menyangkut hajat hidup orang banyak, sama seperti listrik, air, beras, pupuk, minyak dan gas. Ini bentuk lain dari memprivatisasi (menswastakan) jaminan sosial berkedok Wali Amanah dan atau Badan Hukum Publik.

Harusnya dikelola negara dalam hal ini BUMN. Sangat disayangkan dengan alasan Jamkesmas dan Jamsostek selama ini tidak profesional bahkan dituduh tidak bersih, lantas lembaganya dibubarkan.

"Kalau begitu DPR juga dibubarkan atau lembaga-lembaga negara laiinya dibubarkan karena banyak yang dihukum karena korupsi. Masa gara-gara satu ekor tikus, satu rumah dibakar," katanya.

Lebih lanjut Yosafati menjelaskan bahwa Front Nasional Tolak BPJS-SJSN ini adalah wadah perjuangan serikat pekerja/serikat buruh dan lintas sektor massa rakyat.

Mereka bertekad dan berjuang agar UU SJSN dan UU BPJS dibatalkan dengan menggalang massa rakyat lainnya serta bersama-sama dengan buruh melakukan berbagai aksi massa di berbagai kota di Indonesia. Merka juga mengajukan uji materi (judicial review) kepada MK-RI serta mendesak Presiden R.I. untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu).

Dibaca 2410 kali

Tinggalkan komentar....
Nusantara & Mancanegara
Elpiji Tiga Kilogram Langka di Lubuk Linggau

Elpiji Tiga Kilogram Langka di Lubuk Linggau

Warga Berharap Pemerintah Kota Lubuklinggau segera mengatasi kelangkaan elpiji tiga kilogram ini.